SEJARAH PNI-NU vs PSI-Masyumi : Pilpres 2014

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2014 memang menyedot perhatian seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali warga nahdliyin. Dalam sistem demokrasi yang mengandalkan “suara terbanyak” setiap organisasi massa memang menjadi pusat perhatian.
Menariknya, pemilu kali ini hanya diikuti oleh dua calon dan otomatis hanya berlangsug satu putaran sehingga persaingannya lebih terasa. Berbagai warna partai politik yang berebut perhatian massa pada pemilu legislatif April lalu dan ingin kembali berkontestasi dalam Pilpres mau tidak mau harus menggabungkan diri atau berkoalisi ke dalam dua kutub persaiangan.

Menariknya lagi, hasil koalisi politik yang terbentuk sangat mirip dengan era politik tahun 1950-an, antara PNI-NU melawan PSI-Masyumi. PNI yang berubah nama menjadi PDIP dan NU yang mendelegasikan hak politiknya ke PKB mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sementara PSI yang bermetamorfosis menjadi Gerindra dan Masyumi yang menjelma ke dalam barisan partai Islam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pengelompokan ini tentu mengenyampingkan partai-partai politik “warisan orde baru” yang ikut bergabung ke dalam dua kutub itu.
Entah disengaja atau kebetulan, namun hasil koalisi yang terbentuk itu sudah cukup menjelaskan bahwa politik aliran atau politik berbasis ideologi itu masih ada di Indonesia, dan formatnya masih sama dengan yang dulu. Di ingkungan NU, menyebrangnya beberapa aktivis NU ke kubu yang lain setelah penetapan calon juga mengingatkan bahwa pada saat NU menyatakan keluar dari Masyumi, sebagian aktivis NU masih betah dan ingin tetap bertahan di Masyumi.
Terlepas dari kepentingan dan persaingan politik antara dua kutub koalisi, baik dulu maupun sekarang, koalisi itu masih memperlihatkan bahwa berbagai kekuatan politik yang berkumpul dalam kedua kutub itu mempunyai basis massa yang sama. Yang satu beranggotakan kalangan tradisionalis dan berorientasi nasional, sementara kutub lainnya diisi oleh kalangan modernis dan berorientasi transnasional. Dengan bahasa lain, satu kutub berorientasi populis sementara kutub lain lebih elitis.
Kecenderungan itu tidak hanya menyangkut soal pandangan politik dan paham ekonomi, tetapi juga sampai pada masalah sikap dan pemahaman agama. Secara sepintas mungkin tampak aneh kenapa komunitas muslim nahdliyin lebih enjoy bersahabat dengan masyarakat yang dulu disebut marhaen, dari pada bekerjasama dengan kelompok muslim lain yang modernis. Namun jika dilihat lebih jeli, cara beragama kedua kelompok ini ternyata sama. Klasifikasi yang dipopulerkan Clifford Geertz antara santri dan abangan itu tidak tepat karena terminologi abangan yang kemudian diidentikkan dengan kaum marhaen yang lekat dengan berbagai tradisi keagamaan itu juga ada pada diri santri dan komunitas pesantren sebagai basis nahdliyin. Jadi koalisi itu terbentuk atas persamaan karakter dan jati diri.
Namun apakah benar Pilpres 2014 menjadi sebuah pertarungan ideologi? Jawaban pastinya tentu menunggu hasil Pilpres 9 Juli 2014. Apakah masyarakat memilih berdasarkan ideologi, atau apakah ideologi sudah tidak menjadi penentu arah perjalanan negeri ini? Kita lihat saja nanti.

diutip dari NU Online