KH Imron Hamzah, Penggagas Halaqah Fikih

Plosopos.com
Kiai ini dikenal tegas, namun juga memiliki pandangan yang luwes. Utamanya dalam masalah fikih. Hal itu sebagai buah dari pengelanaannya ke sejumlah pesantren di Tanah Air.
Bersama kiai kenamaan yang lain, Kiai Imron, sapaan akrabnya merupakan perintis pengembangan pola pemikiran fikih melalui halaqah atau kajian khazanah keislaman salaf. Upaya itu dilakukan bersama almarhum KH Wahid Zaini (Ponpes Paiton Probolinggo), KH Masdar Farid Mas’udi, dan sejumlah kiai muda lainnya melalui Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Salah satu hasil upaya itu adalah lahirnya rumusan metode pengambilan hukum yang menjadi keputusan Musyawarah Nasional NU di Lampung tahun 1992. Hal itu merupakan sebuah prestasi dan jariyah yang teramat berharga baik bagi NU maupun khazanah intelektual Islam di Tanah Air.

Buah Santri Aktifis
Memiliki kemampuan dan wawasan yang demikian maju tentu bukan datang tiba-tiba. Kiai Imron ternyata sosok pengelana sejati. Berguru ke sejumlah kiai dan pesantren di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi hingga ke Banten. Karenanya, bukan sesuatu yang mengherankam kalau kemudian kiai ini memiliki pemahaman yang demikian lentur dalam berbagai persoalan fikih. Kendati demikian, beliau juga dikenal sebagai kiai yang memiliki ketegasan dalam memegang prinsip. Sebuah sosok yang sangat langka dimiliki oleh kalangan pesantren. Tapi itulah kelebihan beliau yang diamini banyak kalangan.
Kiai Imron dilahirkan di Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Sidoarjo, 17 Agustus 1938. Kiai yang pernah menjadi Rais Syuriah PBNU ini adalah anak kedelapan dari sebelas bersaudara. Lahir dari pasangan Kiai Chamzah Ismail dan Nyai Muchsinah. Ketika umur 9 tahun (1946), Imron kecil yang masih darah biru, yakni keturunan Mas Karebet atau Joko Tingkir itu, bersama sang kakak, KH M Rifa’i dikirim ke Pesantren Tebuireng Jombang. Dari pesantren asuhan hadratus syaikh ini, kemudian ia pindah ke Pesantren Buntet Cirebon.
Setelah merampungkan belajar hingga tiga tahun, ia berkelana ke Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang hingga 1954. Pengembaraan tidak berhenti, tapi dilanjutkan berguru kepada Mbah Maksum di PP Al-Hidayah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dari situ ia pindah lagi ke salah satu pesantren di Salatiga dan terakhir di Krapyak, Yogyakarta.
Selama di pesantren, ia tidak mencukupkan dengan belajar kitab dan tirakat khas santri. Kesempatan itu juga digunakan untuk aktif menempa diri di oranisasi. Tahun 1952, namanya tercatat sebagai anggota pleno GP Ansor Cabang Jombang. Dan di tahun 1954, menjadi Pengurus Cabang IPNU Jombang. Ketika di Lasem (1959), kiai yang tidak dikaruniai anak ini menjadi Pengurus Cabang NU Lasem. Tahun 1962-1965 naik ke puncak menjadi ketua. Pada tahun terakhir di Lasem ini meletus pembernatakan G 30 S/PKI, dan Kiai Imron tampil sebagai wakil komandan penumpasan PKI.
Setelah pulang ke Ngelom, sekitar tahun 1967, masuk di bagian penerangan PERTANU Wilayah Jatim. Tahun itu juga, menjadi Ketua Departemen Penerangan GP Ansor Jatim. Tahun 1967-1982 sebagai Katib Syuriyah PWNU Jatim, yakni saat KH Machrus Ali menjadi rais.
Saat NU menjadi partai politik, jabatan yang disandangnya juga berganti. Tahun 1971-1982 menjadi anggota DPRD Tingkat I Jatim. Kemudian pada tahun 1973-1986 sebagai Wakil Ketua PPP Wilayah Jatim (ketuanya saat itu KH M Hasyim Latif). Berikutnya antara tahun 1982-1987 dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Tingkat I Jatim. Dan untuk kepengurusan PP RMI atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah 1989-1994, dipercaya sebagai Sekjen. Beliau juga dua kali menjadi anggota MPR-RI utusan Daerah Jatim, masa jabatan 1987-1992 dan 1992-1997.
Suami Hj Churiyah ini juga pernah menjabat Rais Syuriyah PWNU Jatim selama dua periode yakni tahun 1992-1997 dan 1997-2002. Saat itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim adalah KH A Hasyim Muzadi. Hanya saja, amanah periode kedua tidak bisa tuntas, karena Kiai Imron dipercaya menjadi Rais Syuriah PBNU periode 1999-2004 berdasarkan keputusan Muktamar Lirboyo tahun 1999.
Meyakinkan Kiai Mahrus Ali
Seperti diketahui, tidak mudah meyakinkan kiai yang dipercaya sebagai rais syuriah. Dalam tradisi NU, jabatan rais adalah posisi sentral dan sakral. Hanya kiai atau ulama yang punya maqam tinggi: faqih, zuhud, punya muru’ah, derajat dan akhlak mulia, yang pantas menduduki posisi tersebut.
Karena itu, mudah dipahami jika para kiai NU umumnya menolak dicalonkan sebagai rais. Mereka, selain “tahu diri” dan merasa “tak pantas”, juga karena faktor watak kultural NU, yaitu rasa tawaddlu’ (rendah hati) yang tinggi. Hal ini juga terjadi dalam kasus KH Mahrus Ali dari Pesantren Lirboyo Kediri. Saat itu, atas kesepakatan beberapa kiai, KH Imron Hamzah sowan ke Lirboyo minta kesediaan Kiai Mahrus Ali menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Namun, seperti bisa ditebak, Kiai Mahrus menolak keras dengan berbagai alasan.
Kiai Imron tidak putus asa. Beberapa hari kemudian beliau sowan lagi ke Lirboyo. Apa yang terjadi? Begitu mendengar Kiai Imron datang lagi, Kiai Mahrus langsung sakit dan terkena diare. Bahkan, istri Kiai Mahrus mohon kepada Kiai Imron agar tidak datang lagi ke Lirboyo. Sebab, setiap mendengar Kiai Imron sowan ke Lirboyo, Kiai Mahrus langsung jatuh sakit. Artinya, saking tidak bersedianya Kiai Mahrus untuk menjabat rais, Kiai Mahrus sampai trauma mendengar nama Kiai Imron. Namun, Kiai Mahrus tidak bisa mengelak ketika para kiai dan peserta Konrferwil NU Jatim memberi amanah untuk duduk sebagai Rais Syuriah PWNU Jatim.
Terjaganya akhlak dan muru’ah para rais itu tidak lepas dari proses terpilihnya mereka yang bersih dari kepentingan sesaat baik pribadi maupun kelompok. Mereka memahami jabatan rais sebagai amanah, bukan dalam arti jabatan sekuler yang mendatangkan prestise sosial, material, dan politik. Mereka bersedia menjadi rais atau memimpin NU semata karena niat ibadah, bukan karena syahwat politik yang meledak-ledak.
Para rais terpilih selain karena faqih dan zuhud, juga punya akhlak mulia dan muru’ah tinggi. Jadi, mereka terpilih sebagai rais bukan karena maju sendiri sebagai kandidat, apalagi menggalang dukungan ke sejumlah kepengurusan di tingkat cabang. Mereka terpilih karena didorong -bahkan dipaksa- oleh kiai-kiai lain dan para peserta konferensi.
Kesediaan Kiai Imron menjadi rais juga tidak serta merta. Tercatat, dalam dua kali pelaksanaan konferensi beliau “ngacir”. Dan baru “menyerah” ketika kala itu diprediksi ada ketegangan antara para kandidat ketua tanfidziyah yang akan maju, yakni KH Wahid Zaini dan H Sulaiman Fadeli. Lewat persyaratan yang beliau ajukan, akhirnya kedua kandidat tersebut ditampung dalam kepengurusan wakil rais dan terpilihlah KH A Hasyim Muzadi sebagai Ketua PWNU Jatim. Dan KH Imron Hamzah tutup usia pada 23 Mei 2000 di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya. Lahul faatihah.

di kutip dari majalah aula