19 Website yang Dikabarkan Diminta Diblokir BNPT Tak Bisa Diakses

Jakarta - 19 Website tak bisa diakses. Situs itu berdasarkan daftar yang beredar, diblokir atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait penyebaran paham radikal. Namun pemblokiran website itu mendapat protes.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari Menkominfo. Tapi tiba-tiba saja menyeruak di masyarakat. Maksudnya apa, apakah operasi, atau apa. Pemerintah sebaiknya terbuka saja. Jangan tiba-tiba saja dan diam-diam. Pemerintah harus jelaskan," ujar Anggota Komisi I DPR, Zainuddin di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Zainuddin mendukung upaya pemerintah dalam melakukan upaya-upaya mencegah penyebaran paham ISIS. Namun dengan melakukan pemblokiran secara diam-diam dan tertutup, Zainuddin menegaskan, sama dengan membredel kebebasan pers. Kebebasan pers dijamin dalam UU No 40 tahun 1999 ayat 1 yang berbunyi 'Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara'; ayat 2 'Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran'; dan ayat 3 yang berbunyi 'Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.'

"Kita mencoba menegakkan demokrasi dan menolak radikalisme agama. Tapi dengen membredel media, itu membunuh kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi," tegas politisi PKS ini.

"Tidak hanya menerima permintaan begitu saja dari BNPT. Menkominfo juga harus berdialog dengan tokoh-tokoh Islam soal situs-situs yang dianggap radikal menurut definisi BNPT. Bagaimana penanganannya yang adil," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan, Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa B Nahrawardaya jika benar ada niat menutup situs-situs Islam yang dituduh sebagai situs radikal, menurutnya hal itu tidak mendidik.

"Selain penetapan daftar nama situs yang ngawur dan hampir semua situs internet bernafaskan Islam diberangus, alasan penutupan juga tidak mempertimbangkan hal lain. Bagi BNPT secara institusi dan personal Pimpinan BNPT mungkin bermanfaat karena sesuai penafsirannya, konten situs-situs Islam hampir semua ditandai sebagai situs radikal bisa ditutup menggunakan kekuasaannya. Tetapi bagi Umat Islam, penutupan situs-situs Islam jelas akan memperburuk prinsip keseimbangan informasi," urai dia.

19 Website internet yang diblokir karena diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme. Laman tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com. (di kutip detik.com)

Read More

Draf halaqoh Anti Korupsi Di Ponpes. Tebuireng Jombang

Read More

Praktik Percaloan CPNS di Jombang Marak, Setor Ratusan Juta, tetap tak Lolos

Jombang,Plosopos.com
Pengumuman penerimaan CPNS di Kabupaten Jombang telah berlalu. Hari senin (16/2/2015) pemberkasan atas para CPNS yang lulus pun dilakukan. Sejumlah nama yang lolos dalam rekrutmen kali ini pun merayakan kebahagiaan dengan menggelar tasyakuran.
Disisi lain, ada cerita kelam di balik itu semua. Ratusan pendaftar yang mengaku sudah menyetor uang dalam jumlah besar, merasa tertipu lantaran nama mereka tidak lolos dalam deretan panjang daftar pekerjaan yang nantinya bisa menjamin masa depan mereka. Hingga berita ini di turunkan belum ada laporan tertulis atas kejadian tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat permasalahan ini bisa sampai ke tangan penegak hukum.
Tantangan besar bagi para penegak hukum nantinya, lantaran mereka akan mencoba menerobos bobroknya system yang sudah mendarah daging. Beranikah para korban melapor? Mampukah penegak hukum mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya? Berikut laporan investigasi
Kasak kusuk atas penerimaan CPNS yang amburadul mulai santer terdengar. Puluhan keluarga pelamar mulai resah. Mereka was-was, pasalnya uang yang sedianya dijadikan pelicin agar kerabat mereka bisa masuk menjadi abdi negara dikuatirkan hilang.
"Saya dengar beberapa keluarga korban akan melapor dalam waktu dekat," terang Said (40) sebut saja demikian warga Peterongan yang juga merupakan salah satu pegawai pemerintahan ini kepada BangsaOnline.com senin (30/3/2015). Pernyataan Said ini secara otomatis menguak tabir tentang adanya praktik percaloan dalam CPNS di Kabupaten Jombang.
Lebih lanjut diungkapkan, untuk sementara, para keluarga korban praktik percaloan CPNS masih bertahan untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum lantran berharap uang mereka bisa dikembalikan. Tidak tanggung-tanggung menurut pria yang kesehariannya menjadi pelayan masyarakat desa ini, setiap pelamar dimintai uang sebesar Rp 250 juta.

"Ada yang lewat oknum yang dekat dengan pejabat pemkab, ada yang lewat mantan pegawai BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jombang, ada pula yang langsung lewat mantan Kepala BKD Suwarto yang kini keberadaannya tidak diketahui," tambah Said. (bangsa online)

Read More

Resensi Novel " MATA PENAKLUK "

Judul                      : Mata Penakluk
Penulis                   : Abdullah Wong
Penerbit                  : Expose
Tanggal terbit          : Januari-2015
Jumlah Halaman      : 301

 Peresensi                : Sofyan Tsauri

Awal tahun 2015 ini, dunia buku, terutama di jagat sastra Indonesia, telah dihadirkan sebuah buku antik dan unik. Buku novel itu berjudul Mata Penakluk, karya Abdullah Wong. Disebut antik, karena novel ini ditulis dengan cara yang “berani”.

Disebut berani, karena di novel itu sosok KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagi tema utama disajikan dalam bentuk monolog imajiner. Sehingga saat membaca novel ini kita seakan sedang membaca langsung penuturan Gus Dur. Dalam novel setebal 300 halaman ini kita akan melihat secara imajinatif bagaimana perasaan Gus Dur dalam melihat realitas kehidupan dirinya sendiri.

Read More

NU Jombang Terus merapat untuk sukseskan muktamar Ke 33

Jombang,Plosopos.com 

PCNU Jombang telah mempersiapkan kepanitiaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama jauh hari. Sejumlah agenda juga telah disiapkan demi menggelorakan kegiatan ini agar bisa diketahui khalayak.

Penjelasan ini disampaikan Syamsul Rijal kepada media ini, Senin (30/3/2015). Wakil Sekretaris PCNU Jombang ini menandaskan bahwa sosialisasi terhadap akan adanya Muktamar ke-33 NU sudah dilakukan. “Dalam kegiatan lailatul ijtima’ maka kabar bahwa Jombang adalah tuan rumah muktamar telah disampaikan,” katanya. Bahkan tidak sedikit warga dan pengurus NU yang tidak sabar dengan momentum tersebut, lanjutnya.

Sebagai tuan rumah, PCNU Jombang telah melakukan sejumlah persiapan terkait pelaksanaan tersebut. “Semua kebutuhan teknis selama sidang komisi dan pleno telah kami persiapkan,” katanya. Banyak para relawan yang akan diterjunkan untuk menjadi notulen dan petugas yang mampu membantu kebutuhan di setiap sidang komisi hingga pleno, lanjutnya.

Demikian juga terkait akomodasi bagi peserta muktamar baik selama di kamar maupun saat menuju sidang, bahkan untuk memandu para muktamirin dalam mengenal Jombang lebih dekat telah tersedia. “Tenaga untuk guide atau pemandu ini juga sudah kami sediakan,” ungkapnya.

Sarana dokumentasi dan publikasi juga tidak luput dari perhatian panitia lokal. “Untuk memasyarakatkan gema muktamar tentu harus mengandalkan orang yang mengerti medan di Jombang,” kata Rijal. Karena itu para pengurus NU di kota santri ini sangat berharap koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif anatara kepanitiaan yang ada agar semua sesuai harapan.

PCNU Jombang memiliki banyak tenaga potensial yang dapat dioptimalkan demi suksesnya kegiatan muktamar. “Kendati sebagai relawan, namun kwalifikasi terhadap mereka tentu akan diperhatikan,” ungkapnya. Tidak semata asal mengambil orang, tentu terlebih awal dilakukan seleksi dengan standar yang ketat.

Dalam pandangan Rijal, momentum muktamar hendaknya bisa menjadi sarana untuk menampilkan kader NU terbaik dengan kwalifikasi yang sesuai. “Jangan justru menggunakan orang lain dengan menafikan kader sendiri,” katanya. Sejumlah kader NU yang terhimpun dalam lembaga, badan otonom hingga lajnah, pasti memiliki tenaga yang bisa diandalkan. “Memanfaatkan kader yang ada tentu akan lebih efisien dan bisa menjadi sarana kaderisasi dan menambah pengalaman bagi mereka,” pungkasnya. 

(Jombangkita.com)

Read More

Waspada,Beredak LKS melecehkan Sahabat Nabi

Jakarta, Plosopos.com
Kementerian Agama Republik Indonesia akan menarik peredaran buku mata pelajaran Agama Islam yang tidak mendidik kepada siswa dan siswi. Kemudian, sebagaimana siaran pers yang dikirim Ahad (29/3), Kemenag mengintruksikan kepada seluruh kepala madrasah untuk tidak menggunakannya.

Melalui siaran pers tersebut, Kemenag RI menemukan sejumlah buku mata pelajaran "Agama Islam" yang berisi hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Namun tidak menyebutkan nama buku dan materi yang tidak mendidik dan bertentangan tersebut.

Di samping itu, Kemenag juga akan melarang beredarnya buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Madrasah Aliyah (MA) kelas X mapel SKI yang diterbitkan pihak swasta. Hal itu memicu reaksi keras masyarakat karena ada indikasi pelecehan sahabat Nabi. Namun, lagi-lagi Kemenag tak menyebutkan bentuk pelecehan tersebut.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan arahan sebagai berikut: Pertama, menginstruksikan kepada setiap kepala madrasah untuk tidak mempergunakan LKS tersebut di madrasah.

Kedua, madrasah yang sudah terlanjur memiliki LKS tersebut karena diperdagangkan oleh penerbit swasta, agar segera menariknya, dan menolak jika ada penawaran dari pihak penerbit.

Ketiga, surat edaran tertulis tentang instruksi ini akan segera dikirim ke Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia pada Senin (30/3) besok.

Menag berharap aparat penegak hukum segera mengusut kasus tersebut dan membawanya ke proses hukum. Kemenag terus melakukan penelusuran dan pemantauan atas adanya upaya pihak-pihak untuk memasukkan paham-paham tertentu yang bertentangan dengan paham mayoritas umat Islam Indonesia.

Menag sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Mendikbud, dan  akan menempuh kebijakan yang sama untuk menarik buku-buku tersebut. ( NU Online )

Read More

RMI Jatim dan ulama Pesantren Mendesak Jokowi Untuk Tegas Dalam Korupsi

Jombang, Plosopos.com
Sejumlah pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas dalam menangani masalah korupsi. Pasalnya, masa depan pemberantasan korupsi semakin kabur dengan menguatnya konflik antara KPK dan Polri.

Tuntutan terkait ketegasan pemberantasan korupsi ini merupakan hasil Haloqoh Kebangsaan yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Ahad (29/3). Hadir dalam forum bertema “Masa Depan Pemberantasan Korupsi” ini, Johan Budi (Plt Pimpinan KPK), Prof Jimly Assidiqie (mantan ketua MK), KH Sholahudin Wahid (pengasuh Pesantren Tebuireng), dan Dr. Bambang Widjayanto (pimpinan KPK nonaktif).

"Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dari aspek manapun dan nyata-nyata merugikan umat. Karena itu pesantren tegas mendukung pemberantasan korupsi dan menentang segala bentuk pelemahan," ujar KH Imron Rosady, pengasuh pesantren Islahiyah Malang saat membacakan hasil halaqoh.

Kedua, lanjutnya, Negara Indonesia harus diselenggarakan oleh pemimpin yang bisa menggunakan akal sehat dan hati nurani serta memiliki intrigitas. Oleh karena itu seluruh penyelenggara negara harus menunjukkan komitmennya sebagai pelopor pemberantasan korupsi.

Dalam hal pemberantasan korupsi, para pengasuh pesantren ini  memandang masih terdapat intervensi kekuatan besar yang mencoba mengganggu proses penegakan hukum. Karenanya Presiden harus bersikap tegas dalam penangan urusan korupsi dengan melakukan upaya politik nyata yang mengarah pada penyamaan persepsi dan pengutan institusi hukum Polri, KPK, MA, dan Kejaksaan.

"Presiden harus menolak segala bentuk intervensi politik pihak manapun yang mengarah pada pelemahan dan kriminalisasi atau mencari cari kesalahan terhadap lembaga manapun, pegiat antikorupsi, dan berpihak pada rakyat," tandasnya.

Lebih lanjut, kalangan kiai ini juga mengusulkan hukuman seberat-beratnya bagi koruptor, berupa pemiskinan, sanksi sosial, serta menolak pemeberian remisi dan pembebasan bersyarat. "Kita juga mendorong pemerintah dan parlemen untuk memberikan dukungan politik bagi penguatan lembaga anti korups," pungkas Gus Imron. 

Dikutip NU Online

Read More